Medan — Rencana Pemerintah Kota Medan untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) tengah menjadi sorotan publik. Isu kedekatan politik hingga dugaan kejanggalan proses seleksi mencuat, baik dari sumber lapangan maupun perbincangan di media sosial.
Perhatian publik bermula dari informasi yang beredar di media sosial Instagram, termasuk unggahan yang menampilkan komentar seorang netizen terkait sosok pejabat dari Kabupaten Langkat yang disebut-sebut akan mengisi posisi strategis tersebut.
Dalam komentarnya, netizen itu menduga proses seleksi jabatan yang disebut sebagai “uji talenta” tidak berjalan objektif dan cenderung formalitas semata. Ia juga mengklaim bahwa kandidat yang dimaksud merupakan calon tunggal dalam proses tersebut.
Selain itu, netizen tersebut turut menyinggung adanya dugaan “catatan merah” serta kepentingan politik tertentu di balik penunjukan pejabat tersebut. Namun demikian, seluruh pernyataan tersebut bersifat sepihak dan tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi.
Sejalan dengan itu, sumber lain yang ditemui awak media mengungkapkan dugaan adanya peran aktor politik dalam proses pengisian jabatan tersebut. Ia menyebut bahwa pejabat yang akan ditempatkan memiliki kedekatan dengan salah satu politikus di DPRD Sumatera Utara.
“Pejabat itu akan diboyong dari Kabupaten Langkat. Ada peran orang partai yang membawa untuk menjabat di Pemko Medan,” ujar sumber tersebut.
Sumber itu juga mengindikasikan adanya komunikasi politik yang berujung pada persetujuan kepala daerah.
“Karena faktor kedekatan itu, wali kota disebut langsung menyetujui,” tambahnya.
Posisi Kepala SDABMBK sendiri merupakan jabatan strategis yang memiliki peran penting dalam pengelolaan infrastruktur, seperti jalan, drainase, dan sumber daya air di Kota Medan.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, rencana pengisian jabatan dari luar daerah dinilai memiliki sejumlah implikasi. Salah satunya adalah potensi keterlambatan adaptasi terhadap kondisi dan persoalan lokal.
“Kalau dari luar daerah, tentu butuh waktu memahami persoalan di Medan. Sementara masalah infrastruktur itu kompleks dan butuh penanganan cepat,” jelas sumber tersebut.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait dinamika internal birokrasi, terutama jika pejabat dari luar dianggap memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan daerah.
“Bisa saja menimbulkan kesenjangan di internal. Apalagi kalau dianggap ‘titipan’, koordinasi bisa terganggu,” katanya.
Dalam konteks prinsip meritokrasi dan profesionalitas aparatur sipil negara, isu ini menjadi perhatian penting. Pengisian jabatan publik diharapkan tetap mengedepankan kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi.
Di sisi lain, komentar netizen yang beredar juga turut menyinggung persoalan klasik infrastruktur di Kota Medan, seperti jalan berlubang dan sistem drainase yang dinilai belum optimal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Medan maupun pihak terkait mengenai berbagai dugaan yang beredar, baik dari sumber lapangan maupun perbincangan di media sosial.
Masyarakat diimbau untuk menyikapi informasi yang beredar secara bijak, mengingat sebagian informasi masih berupa dugaan dan belum terkonfirmasi kebenarannya.
