Medan || Faktasumatera – Sejumlah proyek yang dikerjakan PT Daffa Buana Sakti kembali menuai sorotan. Perusahaan ini disebut-sebut kerap menjadi rekanan penyedia jasa maupun pengerjaan proyek pemerintah di Sumatera Utara, namun hasil pekerjaannya dinilai bermasalah.
Seorang sumber yang mengaku dekat dengan pemilik perusahaan berinisial Y, menyebutkan bahwa Y menyesali tindakannya menyewakan perusahaan kepada pihak lain untuk menggarap proyek-proyek pemerintah. Menurut sumber tersebut, Y merasa dikecewakan karena proyek yang dikerjakan rekanannya justru berakhir amburadul.
“Dia menyesali karena perusahaannya disewakan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya dia ingin bicara secara terbuka soal praktik itu,” ujar sumber kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).
Sumber yang sama menambahkan, Y bahkan sempat meminta bantuan sejumlah organisasi dan relawan politik untuk meredam pemberitaan di media terkait persoalan yang menyeret perusahaannya. Namun ketika dikonfirmasi langsung melalui pesan WhatsApp, Y enggan memberikan keterangan lebih lanjut.
Sorotan Proyek Outsourcing DPRD Sumut
Salah satu proyek terbaru yang melibatkan PT Daffa Buana Sakti adalah penyediaan jasa tenaga outsourcing di Sekretariat DPRD Sumut. Setelah status tenaga honorer dihapus, staf DPRD dialihkan menjadi tenaga outsourcing dengan nomenklatur baru sebagai “Pramu Ruang”.
Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah), Edison Tamba, menilai perubahan penyebutan itu merendahkan martabat staf DPRD.
“Staf DPRD bukan sekadar pramu ruang. Mereka bagian integral dari pendukung kerja dewan. Menyamakan posisi itu jelas tidak pantas dan bisa mencoreng marwah lembaga legislatif,” tegas Edison.
Ia juga menyoroti transparansi kontrak kerja. Menurutnya, salinan kontrak hanya dimiliki pihak perusahaan, sementara pekerja outsourcing tidak memegang dokumen resmi.
“Sekwan dan perusahaan pemenang tender harus dipanggil untuk menjelaskan persoalan ini. DPRD wajib memastikan stafnya tidak diperlakukan semena-mena,” kata Edison.
Rekam Jejak Bermasalah
Edison juga mengungkapkan bahwa PT Daffa Buana Sakti pernah tersangkut masalah dalam sejumlah proyek infrastruktur. Di antaranya pengerjaan Jembatan Sei Air Tenang di Kecamatan Batang Serangan yang disebut rusak hingga roboh, serta proyek bendungan di Desa Pematang Kuala, Serdang Bedagai, yang baru rampung namun sudah retak dan tidak sesuai RAB.
Lebih jauh, ia menilai proses tender proyek outsourcing DPRD Sumut yang dimulai pada 21 Mei 2025 juga janggal. PT Daffa Buana Sakti disebut menang dengan selisih penawaran hanya 0,11 persen, sementara penawaran lain yang lebih rendah justru digugurkan tanpa alasan jelas.
“Ini patut diduga kuat ada praktik permainan tender, bahkan indikasi ‘pengantin bawaan’ dari kepala daerah. Kami juga mencurigai adanya oknum aparat hukum yang membekingi perusahaan ini,” ujarnya.
Desakan Aparat Penegak Hukum
Atas dasar itu, Jaga Marwah mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumut, untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, mulai dari Pokja/ULP hingga manajemen PT Daffa Buana Sakti.
“Jika benar ada praktik kolusi dan mafia proyek, Kejatisu harus turun tangan. Publik berhak tahu, dan marwah lembaga negara tidak boleh dipermainkan,” tegas Edison.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Daffa Buana Sakti belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang berkembang.
